Tidak Ada Papan Proyek, Pekerjaan Akses Jalan Dekat Kantor Bupati Landak Jadi Pertanyaan Publik

Kalbarnews.id, LANDAK, KALIMANTAN BARAT — Pekerjaan konstruksi pada akses jalan di sekitar Kantor Bupati Landak menjadi perhatian masyarakat. Dari dokumentasi yang diterima, terlihat aktivitas pekerjaan berupa penggalian badan jalan, pembangunan struktur beton/saluran, pemasangan besi serta penumpukan sejumlah material konstruksi.

Namun, di lokasi yang terdokumentasi tersebut belum terlihat papan informasi proyek yang dapat memberikan keterangan kepada masyarakat mengenai nama kegiatan, pelaksana, sumber anggaran, nilai pekerjaan dan jangka waktu pengerjaan.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pekerjaan tersebut.

Dipertanyakan Sumber Anggaran dan Pelaksana

Informasi yang disampaikan kepada media menyebut pekerjaan tersebut dikaitkan dengan kontraktor berinisial “WH”. Namun, identitas pelaksana dan status kontraknya masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.

Masyarakat juga mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut merupakan kegiatan yang menggunakan APBD, APBN, atau sumber pembiayaan lainnya.

Jika merupakan pengadaan pemerintah, informasi perencanaan pengadaan pada dasarnya dapat ditelusuri melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. LKPP menjelaskan bahwa SiRUP digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan K/L/Pemda, termasuk rincian paket dan pagu anggaran yang diumumkan.

Karena itu, publik dapat meminta penjelasan mengenai nama paket pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, kontraktor pelaksana, masa pelaksanaan serta instansi yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan.

Material Juga Jadi Pertanyaan

Selain persoalan transparansi anggaran, penggunaan material dalam pekerjaan tersebut juga menjadi perhatian.

Di lokasi terlihat material seperti pasir, besi dan bahan konstruksi lainnya. Masyarakat mempertanyakan asal material tersebut serta dokumen atau persyaratan yang mendasari penggunaannya.

Pertanyaan tersebut tentunya perlu dijawab melalui keterangan resmi dan dokumen pendukung dari pihak pelaksana maupun instansi pemberi pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan berdasarkan dugaan.

Perlu Pengawasan

Pekerjaan yang berada di kawasan aktivitas masyarakat juga menyangkut aspek keselamatan dan kelancaran akses. Dokumentasi menunjukkan adanya galian cukup besar dan pekerjaan struktur beton di sisi akses jalan.

Publik berharap instansi teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk kesesuaian spesifikasi, kualitas material, keselamatan lokasi, serta waktu penyelesaian pekerjaan.

Dari sisi tata kelola, LKPP menekankan pentingnya tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. LKPP juga menyediakan informasi publik mengenai program, anggaran, pengadaan dan daftar kontrak.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari kontraktor berinisial “WH” maupun instansi terkait mengenai nilai anggaran, sumber pembiayaan dan target penyelesaian pekerjaan tersebut.

Masyarakat pun menunggu penjelasan resmi: proyek apa yang sedang dikerjakan, berapa nilai anggarannya, siapa kontraktornya, berapa lama masa pengerjaannya, serta siapa pihak yang melakukan pengawasan di lapangan.